Peduli Kesehatan Warga, Ombudsman Jateng Respon Cepat Aduan Terkait Pelayanan BPJS Kesehatan 

KOTA SEMARANG - Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik menerima pengaduan masyarakat mengenai pelayanan kepesertaan BPJS Kesehatan. Pada saat melaksanakan kegiatan Ombudsman On The Spot di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, bertepatan dengan HUT Ombudsman RI ke-23, Jum'at 10 Maret 2023. 

Tim Ombudsman Jateng menerima pengaduan dari salah seorang warga lanjut usia dari warga Kabupaten Karanganyar yang mengeluhkan terkait kesulitan pengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan. Peserta Bantuan Iuran (PBI) untuk dirinya sendiri dan istrinya yang sedang sakit.

Baca juga: Sertu Ahmad Suhartono Terapkan PPKM Level 2 di Sepanjang Jalan Kapten Mulyadi Solo

Pelapor menceritakan kepada tim Ombudsman bahwa Ia telah menyerahkan salinan identitas dan kartu keluarga kepada perangkat desa sejak bulan Desember 2022. Beberapa kali pelapor menanyakan kepada pihak pemerintah desa apakah BPJS Kesehatan PBI istrinya telah aktif dan dapat digunakan untuk berobat. 

Baca juga: Danramil 24/Puhpelem Dampingi Pelaksanaan Vaksinasi Anak SDN 1 Dan 3 Puhpelem

Namun, pelapor hanya diminta untuk menunggu tanpa ada kepastian, sedangkan kondisi istrinya sakit di bagian kaki dan kesulitan untuk berjalan. Berhubung tak kunjung mendapat kejelasan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan PBI, Pelapor mencoba berupaya datang ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Karanganyar yang tidak jauh lokasi dari rumahnya. 

Pelapor meminta informasi di loket BPJS Kesehatan dan mendapat informasi dari petugas bahwa pelapor dan istrinya belum terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. 

Baca juga: Dandim 0720/Rembang Tinjau Langsung Pelaksanaan Vaksin Anak

Kepala Keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan, Elyna menyampaikan, bahwa pelapor kebingungan karena kurang memahami prosedur pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan PBI. 

Menurut Elyna, tujuan kehadiran Mal Pelayanan Publik adalah memberi akses kemudahan, kecepatan, keterjangkauan dan kenyamanan kepada masyarakat, semestinya untuk substansi jaminan kesehatan/ kesejahteraan sosial dapat terintegrasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

Baca juga: Babinsa Nusukan Bersama Linmas Laksanakan Pengecekan PPKM Level 2 Di Swalayan Luwes Nusukan

"Ketika terdapat permasalahan seperti yang dialami pelapor, pemerintah dapat lebih cepat memberikan penanganan kepada masyarakat yang membutuhkan, " tandas Elyna. 

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah Siti Farida menuturkan, laporan telah diterima oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah dan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme Respon Cepat Ombudsman (RCO). Mengingat kebutuhan pelapor yang merupakan termasuk kelompok rentan yakni sebagai keluarga kurang mampu, lansia dan dalam kondisi sakit.

Baca juga: Putus Penyebaran Covid -19, Babinsa Bagikan Masker Dan Beri Himbauan Prokes di Wilayah Binaan

“Ombudsman telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar untuk menyelesaikan 
permasalahan pelapor dan berkomitmen menindaklajuti laporan tersebut, ” paparnya.

“Ombudsman meminta agar penyelenggara layanan publik lebih peka terhadap permasalahan yang dialami kelompok rentan. Tidak ego sektoral dan fokus pada pemberian solusi kepada pengguna layanan, " pungkas Farida.