Tanggung Jawab Pembimbing Kemasyarakatan Dalam UU Nomor 22 Tahun 2022

SEMARANG - Seiring dengan disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memperoleh tanggung jawab lebih dalam melaksanakan tugasnya di bidang Pemasyarakatan.

Seperti yang disampaikan oleh PK Madya Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Nadzif Ulfa, saat berkesempatan memberikan amanat apal pagi, Jumat (26/08/2022)

Baca juga: Hadir di Pelantikan Pengurus PII Pusat, Menteri PUPR: Harus Kerja Keras Selesaikan Tugas Negara

Ia mengatakan dengan adanya UU Pemasyarakatan yang baru, tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan dari awal hinggaakhir nanti tidak pernah terputus. Untuk itu, pria yang pernah bertugas di Gorontalo ini meminta dukungan dari seluruh pihak dalam menjalankan amanah UU tersebut.

"Mohon dukungan bagi para PK bahwa pelaksanaan tugas di bidang pemasyarakatan merupakan pekerjaan dari hulu sampai hilir tidak pernah terputus dalam UU ini, " terangnya.

Baca juga: Kasdim Cilacap Hadiri Upacara Pembukaan Satya Sancaya Karyadhika Angkatan 52

Terlebih jika berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum, PK harus melakukan pendampingan dari pertama hingga akhir nanti.

"PK harus melakukan pekerjaan dari pra ajudikasi sampai post ajudikasi, terutama terkait anak berkonflik dengan hukum sesuai amanah UU 11 tahun 2012, " ujarnya seraya menutup amanat apel pagi.

Baca juga: Akademi Militer Mencanangkan Pembuatan Podcast Mendukung Proses Belajar Mengajar Taruna

Apel pagi kali ini diikuti oleh Kadiv Administrasi, Jusman, Pejabat Administrator dan Pengawas, Pejabat Fungsional, Pelaksana, PPNPN, dan para Mahasiswa yang melakukan magang di Kanwil Jateng.

(N.Son/***)

Baca juga: Lagi, Kampanye Kreatif Rekrutmen TNI-AD di Bangku Sekolah