Agung widodo
DEMAK - Menyikapi Surat Somasi Kepala Desa Karangasem kecamatan Sayung, kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tim bidang hukum PBH Lidik Krimsus RI DPD JATENG. Mendatangi kepala desa Karangasem Bp. H. Joko Legowo di kediamanya. Sabtu, (28/01/2022).
Ketua DPD PBH Lidik Krimsus RI Jateng Hernanda SHW, S.H., M.A.P menyampaikan, bahwa apa yang disangkakan terhadap kliennya sangat tidak berdasar karena bukti kepemilikan tanah seluas 500 m2 yang berlokasi didepan kantor desa Karangasem sudah memiliki SHM yang SAH bahkan kepala desa Karangasem itu sendiri yang mensaksikan dan membenarkan surat peralihan hak waris dan surat akte jual beli (AJB) PPAT kabupaten Demak karena dibeli, bahkan kepala desa tersebut menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan surat Somasi yang dibuatnya untuk warganya sendiri, akan tetapi permasalahan ini terlanjur menjadi bola panas digroup whatsap masyarakat Karangasem dan sekitarnya, bahkan terkesan ada penggiringan opini menjadi penyerobotan tanah dan profokasi yang menimbulkan permasalahan Hukum serta kegaduhan warga, " jelasnya.
|
Baca juga:
Diduga Lalai, Kebakaran Hanguskan Dapur
|
Dalam permasalahan ini Dewan Pakar Lidik Krimsus Prof. Ir. Anthony S.H., LLM., P.hd menyesalkan, apa yang terjadi ditengah - tengah masyarakat desa Karangasem, profesor Anthony menuturkan, merujuk pada surat somasi kepala desa Karangasem yang hanya beralasan /dasar laporan warga, tentunya disayangkan sekali karena membuat keadaan tidak kondusif buat masyarakat di desa Karangasem yang dipimpinnya, tertulis disurat somasi agar warga menghentikan pembangunan pondasi dan agar menunjukkan bukti kepemilikan tanah, semesti kepala desa sebagai pemimpin paham dengan status kepemilikan atas tanah warganya tersebut, sehingga mampu memberikan penjelasan kepada masyarakatnya yang melaporkan dan memberi perlindungan serta kepastian hukum kepada warganya sendiri terhadap kepemilikan lahan tersebut, bukan sebalik nya. Karena jelas bangunan tersebut berdiri diatas sebidang tanah yang sah kepemilikannya dan ketika terjadi peralihan hak atas nama yang sekarang, tentunya dari pihak kepala Desa itu sendiri yang akan memberikan kesaksian / keabsahan atas perailahan hak tersebut, dan sebagai catatan' pejabat kepala Desa yang sekarang ini masih menjabat terjadinya peralihan hak waris dan akte jual beli (AJB).
Persoalan ini jelas terlihat bermuara pada kepala Desa yang tidak pernah mau melihat /mempelajari atau membaca sporadik alas hak tanah desa warganya yang mereka pimpin, kita sebagai lembaga sosial kontrol kinerja pemerintahan dan pusat bantuan hukum sudah sepantasnya mempertanyakan kepimpinanya, agar masyarakat kita yang dalam kondisi perekonomian lagi sulit karena pandemi covid-19 ini terfokus pada pencegahan dan menjaga protokol kesehatan, jangan terganggu dengan permasalahan yang membuat masyarakat tidak kondosif.
Kami juga sudah mendapatkan laporan dari tim investigasi Lidik Krimsus RI tentang temuanya, diduga beberapa struktur pembangunan desa yang menyalahi aturan tanpa adanya papan proyek, diduga pengelolaan aset desa tidak transparan, juga permasalahan tanah-tanah desa lainya, ditambah adanya informasi tentang Program PTSL sejumlah 1.029 bidang, ada yang sampai sekarang belum terselesaikan bahkan menyalahi aturan pelaksanaan program PTSL tiga menteri, segera Lembaga Lidik Krimsus RI mengajukan KIP resmi, Keterbukaan Informasi Publik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Bila perlu kita surati ketua DPRD Demak supaya mengundang kepala Dinas terkait agar dilakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) adanya banyak temuan didesa Karangasem, patut kita duga adanya keterlibatan institusi lain terkait dalam berperan tentang praktek proyek yang tidak transparan ini, biar rekan-rekan wartawan turut hadir mendengarkan dan mengawal permasalahan ini, persiapkan juga Pelaporan terpadu Kekejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam waktu dekat ini", jelasnya.
Jurnalis : Bendhot
Editor : JIS Agung w
KaBiro : Semarang
Agung Libas 
Narsono Son 
Ratna Palupi 
Update 
